Syamsir Djafar Kiayi Kritik Wacana Kenaikan Tarif Wisata Hiu Paus

Info Gorontalo - Wacana kenaikan tarif sewa perahu di objek wisata Hiu Paus Botubarani mendapat kritik dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi. 

Syamsir mengingatkan agar pengelolaan sektor pariwisata tidak menggunakan pola “aji mumpung”, yakni menaikkan tarif saat destinasi sedang ramai tanpa diiringi peningkatan kualitas layanan.

Menurut dia, peningkatan tarif seharusnya diikuti dengan pembenahan kualitas destinasi agar wisatawan memperoleh layanan yang sebanding dengan biaya yang dibayarkan.

Syamsir menilai pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu lebih dulu memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Ia menyebut akses, fasilitas pendukung, hingga kenyamanan kawasan menjadi faktor penting sebelum kebijakan tarif baru diterapkan.

Menurutnya, pengembangan destinasi wisata tidak cukup hanya mengubah besaran tarif. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas pelayanan, keamanan, serta fasilitas publik terus meningkat sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.

Ia juga mengingatkan bahwa wacana penyesuaian tarif belum pernah dibahas bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Saat ini Panitia Khusus DPRD masih memfinalisasi pembahasan perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Syamsir juga menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengenai rencana kenaikan biaya sewa perahu dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta. Menurutnya, komponen tersebut merupakan sumber pendapatan utama masyarakat yang selama ini menyediakan jasa transportasi bagi wisatawan di kawasan Hiu Paus Botubarani.

Karena itu, ia menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan tarif harus disusun secara matang melalui pembahasan bersama seluruh pihak, termasuk masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pariwisata.

Ia menilai keberhasilan pengembangan wisata premium tidak hanya diukur dari besaran tarif, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat serta kualitas pengelolaan destinasi.

Syamsir berharap pemerintah menjadikan pembenahan tata kelola sebagai prioritas sebelum menerapkan tarif baru. Ia menilai pengelolaan destinasi harus mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan, menjaga kelestarian habitat hiu paus, serta memperkuat peran masyarakat lokal.

Dengan infrastruktur yang memadai, pelayanan yang lebih baik, dan pengelolaan yang profesional, kawasan Hiu Paus Botubarani dinilai memiliki peluang menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.(IG01)