Syamsir temukan ketidaksinkronan target RPJMD dan sebagian Program OPD saat bahas KUA PPAS 2027

Info Gorontalo - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syamsir Djafar Kiayi, menyoroti belum selarasnya pelaksanaan program organisasi perangkat daerah (OPD) dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.

Temuan itu disampaikan Syamsir usai mengikuti rapat dengar pendapat selama dua hari bersama mitra Komisi III. Menurutnya, pada awal pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) semestinya memberikan gambaran kondisi makro pembangunan Provinsi Gorontalo, mulai dari capaian yang telah diraih, target yang belum tercapai, hingga intervensi pembangunan di kabupaten dan kota dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata.

Ia juga menilai sektor pariwisata sebagai salah satu program unggulan semestinya memperoleh pagu anggaran yang lebih besar. Sementara itu, pada Dinas Perhubungan, program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah layanan angkutan siswa untuk menunjang akses pendidikan.

Syamsir turut menyoroti Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Menurutnya, kapasitas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih adanya proyek yang berakhir dengan putus kontrak.

Di sisi lain, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan diharapkan mampu menyediakan data dan informasi capaian pembangunan yang mutakhir, termasuk realisasi serapan anggaran. Melalui tools e-Monev, data tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam menentukan alokasi anggaran OPD pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurut Syamsir, hasil pembahasan menunjukkan lima program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang telah masuk dalam RPJMD belum tercermin secara konsisten dalam program OPD. Program tersebut meliputi peningkatan SDM, UMKM, Agro maritim, pariwisata, dan infrastruktur.

“Kami menemukan ada ketidaksinkronan. Program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD belum sepenuhnya terhubung dengan perencanaan OPD,” kata Syamsir.

Ia meminta Bappeda memaparkan capaian target RPJMD beserta implementasinya melalui program setiap OPD selama dua tahun terakhir. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk mengukur sejauh mana visi pembangunan daerah telah diterjemahkan ke dalam program kerja pemerintah.

Selain itu, Syamsir juga menyoroti perlunya penguatan peran dan kapasitas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang telah memiliki perangkat pemantauan realisasi fisik dan realisasi anggaran pembangunan.

Ia menilai tools e monev tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal pemerintah provinsi, tetapi juga perlu dijadikan instrumen dalam mendorong sinergitas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

“Provinsi memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan. Karena itu, tools e monev yang dimiliki Biro Perekonomian seharusnya terdeliver kepada pemerintah kabupaten dan kota agar proses evaluasi pembangunan memiliki standar yang sama,” ujarnya.

Syamsir berharap penggunaan tools tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan evaluasi yang terintegrasi, pelaksanaan program pembangunan dinilai akan lebih terarah, efektif, dan selaras dengan target RPJMD Provinsi Gorontalo.(IG01)