Sarman Simanjorang Tegaskan Kadin Daerah Harus Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Info Gorontalo - Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Pernyataan itu disampaikan Sarman dalam dialog Kadin Indonesia bersama Kadin kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo dengan tema “Masa Depan Pengusaha Indonesia, Kadin Kini dan Nanti”.

Dalam dialog tersebut, Sarman menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara Kadin dan pemerintah daerah. Menurutnya, Kadin tidak dapat menjalankan peran secara maksimal jika mengambil posisi yang berseberangan dengan kepala daerah.

Ia menjelaskan, hubungan kemitraan tersebut harus dibangun sesuai tingkatan organisasi.

“Kalau dia Ketua Kadin kabupaten, maka dia harus bermitra dengan bupati. Begitu juga dengan kota, dia harus bermitra dengan wali kota. Kalau dia Ketua Kadin provinsi, maka dia harus bermitra dengan gubernur,” kata Sarman.

Menurut Sarman, pola kemitraan antara Kadin dan pemerintah daerah memiliki dasar dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, Ketua Kadin di setiap daerah perlu memahami posisi organisasi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah.

“Memang itu yang diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

Sarman menegaskan, Kadin tidak seharusnya menempatkan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah daerah.

“Jadi tidak boleh Ketua Kadin itu berseberangan dengan pemerintah daerah,” tegasnya.

Meski demikian, Sarman tidak meminta Kadin kehilangan sikap kritis. Ia justru menilai Kadin tetap memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan pemerintah ketika ditemukan persoalan yang berdampak terhadap dunia usaha.

Namun, kritik tersebut harus disampaikan dengan menawarkan solusi.

“Kalau kritis dan memberikan solusi itu boleh. Namun jangan berseberangan dengan pemerintah daerah,” katanya.

Menurut Sarman, sikap kritis Kadin tetap diperlukan karena organisasi tersebut memiliki tanggung jawab membawa aspirasi para pelaku usaha. Kadin dapat menjadi ruang bagi pengusaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah.

Mulai dari persoalan investasi, perizinan, UMKM, perdagangan hingga kebijakan yang berkaitan dengan iklim usaha di daerah.

Karena itu, hubungan Kadin dengan pemerintah daerah idealnya dibangun melalui komunikasi dan kolaborasi. Pemerintah membutuhkan masukan dari dunia usaha, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian dan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Dalam konteks Gorontalo, Sarman mendorong Kadin kabupaten dan kota untuk memperkuat peran tersebut. Setiap kepengurusan Kadin di daerah diharapkan mampu membangun komunikasi langsung dengan bupati maupun wali kota.

Dengan hubungan yang terbangun, aspirasi pengusaha dapat disampaikan melalui jalur organisasi dan dibahas bersama pemerintah daerah.

Sarman juga mengingatkan bahwa menjadi mitra pemerintah tidak berarti Kadin harus selalu menyetujui setiap kebijakan.

Kadin tetap dapat memberikan kritik ketika kebijakan pemerintah dinilai perlu diperbaiki. Namun, kritik tersebut harus diarahkan untuk mencari jalan keluar dan memperkuat perekonomian daerah.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam dialog Kadin Indonesia bersama Kadin kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk membahas arah Kadin ke depan dan bagaimana organisasi pengusaha tersebut dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat hubungan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.(IG01)