Tarif Tambat Kapal di Pelabuhan Anggrek Naik 942 Persen, Pedagang Jagung Khawatir Distribusi Terganggu
Info Gorontalo - Kenaikan tarif jasa tambat kapal di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, menuai protes dari pelaku usaha kepelabuhanan. Tarif baru yang disebut melonjak hingga 942 persen untuk kapal ekspor dinilai dapat membebani biaya logistik dan mengganggu perdagangan jagung Gorontalo.
Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Perwakilan Gorontalo, Jasin Mohammad, menyoroti besarnya kenaikan tarif yang diberlakukan PT AGIT tersebut.
Jasin menunjukkan simulasi perhitungan biaya tambat kapal MV LAN HA yang mengangkut 12.900 ton jagung. Dengan asumsi waktu tambat selama tujuh etmal, biaya berdasarkan tarif lama mencapai Rp42,13 juta.
Namun, menggunakan tarif baru PT AGIT, biaya tersebut meningkat menjadi Rp439,32 juta, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Artinya, terdapat tambahan biaya sekitar Rp397,19 juta untuk satu kali kunjungan kapal. Nilai tersebut lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan tarif sebelumnya.
Jasin juga membandingkan tarif Pelabuhan Anggrek dengan sejumlah pelabuhan lain. Berdasarkan simulasi untuk kapal berukuran 8.216 gross tonnage (GT) dengan waktu tambat tujuh etmal, biaya di Pelabuhan Cigading/Ciwandan diperkirakan Rp225,44 juta.
Sementara itu, biaya di Pelabuhan Makassar mencapai sekitar Rp269,37 juta dan Pelabuhan Bitung Rp290,13 juta.
Dengan perhitungan tersebut, tarif baru Pelabuhan Anggrek masih lebih mahal sekitar Rp149 juta hingga Rp214 juta dibandingkan ketiga pelabuhan pembanding.
“Setelah saya hitung-hitung, biaya tambat kapal di Pelabuhan Anggrek berdasarkan surat pemberitahuan PT AGIT mengalami kenaikan 942 persen untuk kapal ekspor dan 245 persen untuk kapal antar pulau,” kata Jasin.
Ia mengatakan, kenaikan biaya tersebut berpotensi memengaruhi seluruh rantai perdagangan jagung. Sebab, tambahan biaya operasional kapal dapat dibebankan kepada pelaku usaha melalui peningkatan ongkos pengangkutan dan distribusi.
Dampaknya, petani juga berpotensi terkena imbas apabila biaya logistik yang meningkat memengaruhi harga pembelian jagung di tingkat produsen.
Jasin menyebut sejumlah agen kapal nasional maupun internasional telah menyampaikan keluhan atas pemberlakuan tarif baru tersebut.
Menurut dia, penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan semestinya mempertimbangkan kondisi fasilitas dan kualitas pelayanan pelabuhan.
Ia membandingkan fasilitas Pelabuhan Anggrek dengan Pelabuhan Bitung, Makassar, dan Ciwandan. Menurutnya, perbedaan fasilitas tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran tarif.
“Kalau fasilitas belum memadai, sementara tarif sudah mengalami kenaikan sangat tinggi, tentu ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan pelayaran. Kapal-kapal internasional bisa berpikir dua kali untuk masuk ke Pelabuhan Anggrek karena harus memperhitungkan biaya operasionalnya,” ujarnya.
Ancaman Penumpukan Jagung Saat Panen Raya
Selain persoalan biaya logistik, Jasin mengkhawatirkan dampak kenaikan tarif terhadap kelancaran distribusi jagung saat memasuki musim panen raya.
Ia memperkirakan produksi jagung Gorontalo pada periode Maret hingga Mei mendatang mencapai 300 ribu hingga 400 ribu ton. Dalam pernyataan lainnya, ia menyebut potensi produksi bahkan bisa mencapai 440 ribu hingga 500 ribu ton.
Besarnya produksi tersebut membutuhkan dukungan fasilitas pelabuhan, terutama untuk memastikan kelancaran aktivitas bongkar muat dan pengiriman komoditas ke luar daerah maupun pasar ekspor.
Jika jumlah kapal yang masuk berkurang akibat tingginya biaya operasional, distribusi jagung berpotensi mengalami hambatan.
Kondisi tersebut juga dapat memicu antrean pengiriman dan penumpukan hasil panen apabila kapasitas pelayanan pelabuhan tidak mampu mengimbangi volume produksi.
Bagi Jasin, Pelabuhan Anggrek memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran perdagangan jagung Gorontalo. Karena itu, kebijakan tarif perlu memperhitungkan kebutuhan pelaku usaha, terutama ketika produksi petani mencapai puncaknya.
Tarif Sudah Disosialisasikan
Sebelumnya, sosialisasi penerapan tarif kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek telah dilaksanakan pada Jumat, 24 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri PT AGIT, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Anggrek, serta perwakilan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan.
Pelaksanaan sosialisasi itu tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi Penerapan Tarif KPBU Pelabuhan Anggrek Nomor 41-BA/AGIT-GTLO/VII/2026 tertanggal 24 Juli 2026.
Meski sosialisasi telah dilakukan, besarnya kenaikan tarif kini menjadi perhatian pelaku usaha. Mereka berharap kebijakan tersebut dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan distribusi komoditas unggulan Gorontalo.
Persoalan ini menjadi penting menjelang panen raya jagung. Sebab, kenaikan biaya kepelabuhanan berpotensi menambah beban logistik dan memengaruhi daya saing jagung Gorontalo di pasar domestik maupun internasional.(IG01)


Komentar (0)
Komentar Facebook