DPRD Gorontalo Perjuangkan Infrastruktur Transmigrasi, Pemerintah Pusat Beri Respons Positif

Info Gorontalo - DPRD Provinsi Gorontalo mempercepat langkah untuk mengamankan dukungan pemerintah pusat bagi pembangunan kawasan transmigrasi. Upaya itu dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Kementerian Transmigrasi guna mendorong realisasi berbagai program strategis di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.

Kunjungan yang berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026, dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili bersama jajaran Komisi III DPRD. Rombongan diterima Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi beserta pejabat kementerian.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi ke beberapa kawasan transmigrasi di Gorontalo pada Juni 2026. Dalam pertemuan itu, DPRD membawa sejumlah usulan yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengatakan pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu kebijakan dari pusat. Menurut dia, komunikasi yang intensif dengan kementerian menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan daerah masuk dalam prioritas nasional.

Ia menjelaskan, konsultasi tersebut membawa proposal pembangunan yang mencakup peningkatan jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga penguatan kawasan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan daerah lainnya.

Thomas menilai sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah transmigrasi yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa menilai pengembangan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Menurut dia, kawasan tersebut juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ridwan menyebut sejumlah kawasan transmigrasi memiliki peluang menjadi sentra hortikultura, terutama untuk komoditas durian, alpukat, dan rambutan. Potensi itu semakin kuat karena masyarakat telah mengembangkan penangkaran bibit secara mandiri.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie mengatakan pihaknya telah menyerahkan proposal revitalisasi kepada Kementerian Transmigrasi. Dokumen tersebut memuat berbagai kebutuhan pembangunan yang diharapkan dapat segera memperoleh dukungan anggaran.

Usulan itu meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sarana pendidikan, serta revitalisasi rumah masyarakat transmigrasi.

Selain itu, pemerintah pusat juga membuka peluang dukungan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA di kawasan transmigrasi.

Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi menegaskan pemerintah terus memperkuat kawasan transmigrasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Viva, saat ini terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa peserta transmigrasi yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah juga menetapkan 154 kawasan prioritas nasional untuk terus dikembangkan.

Ia menilai Gorontalo memiliki prospek besar karena kawasan transmigrasinya tersebar di empat kabupaten dengan potensi pengembangan pertanian, permukiman, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui koordinasi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap berbagai usulan pembangunan dapat segera masuk dalam program kementerian sehingga percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dapat diwujudkan dalam waktu dekat.