Komisi I Soroti Data Desil Bansos di Tinelo, Minta Verifikasi Diperkuat

Info Gorontalo - Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti ketepatan data desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan sosial. Persoalan itu mencuat saat Komisi I melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu, 16 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan Komisi I terhadap kondisi data penerima bantuan sosial di tingkat desa. Legislator menggali informasi dari pemerintah desa dan pendamping sosial untuk mengetahui perubahan data serta kesesuaian antara tingkat desil dan bantuan yang diterima warga.

Komisi I Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, mengatakan pihaknya menemukan persoalan pada kesesuaian data desil dengan bantuan sosial yang diterima sebagian masyarakat.

Menurut Yeyen, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena data desil berkaitan langsung dengan penentuan kelompok penerima manfaat. Sistem desil membagi masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan menjadi salah satu dasar dalam penargetan program bantuan sosial.

Perubahan atau ketidaksesuaian data dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil membutuhkan penjelasan mengenai proses pendataan dan mekanisme penetapannya.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penentuan desil. Jangan sampai ketidakakuratan data justru menimbulkan protes dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Yeyen.

Sosialisasi Data Desil Perlu Menjangkau Masyarakat

Yeyen menilai pemerintah dan petugas pendamping perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Penjelasan mengenai penetapan desil perlu disampaikan secara terbuka agar warga memahami alasan di balik status data mereka.

Komisi I juga mendorong verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data penerima manfaat perlu mengikuti kondisi terbaru di lapangan.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sebelumnya juga mendorong penguatan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dapat melakukan pengecekan melalui layanan Cek Bansos menggunakan NIK.

Komisi I Akan Lanjutkan Peninjauan ke Desa

Yeyen mengatakan Komisi I akan melanjutkan peninjauan ke sejumlah wilayah untuk melihat langsung persoalan data sosial. Setiap desa memiliki kondisi masyarakat yang berbeda sehingga proses verifikasi perlu melihat fakta di lapangan.

Hasil kunjungan ke Desa Tinelo akan menjadi bahan Komisi I untuk memetakan persoalan data penerima bantuan sosial. Temuan tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan akurasi data sehingga bantuan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Persoalan data desil penerima bansos menjadi penting karena ketepatan informasi menentukan kelompok masyarakat yang masuk dalam sasaran program. Pemerintah juga menyediakan layanan Cek Bansos bagi masyarakat untuk melihat data penerima manfaat berdasarkan NIK.