Video BBM Subsidi Viral, Erwin Ismail Balas Komentar Netizen

Info Gorontalo - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, merespons langsung komentar netizen yang menyoroti pernyataannya terkait persoalan antrean dan distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo.

Respons itu muncul setelah video wawancara Erwin dengan awak media ramai diperbincangkan di media sosial. Video tersebut diunggah melalui sejumlah platform media sosial InfoGorontalo.com dan telah ditonton puluhan ribu kali.

Salah satu komentar datang dari pemilik akun Instagram noor_reklame. Ia meminta Erwin lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.

“Ada aturannya pak, rajinlah membaca atau setidaknya kreatif sedikit untuk jalankan fungsi pengawasan di lapangan, bukan hanya buat Perda pergub yg hanya kasi habis anggaran di meja rapat,” tulis akun tersebut.

Erwin kemudian membalas komentar itu melalui akun media sosialnya.

“aturan yg ada hanya dilarang memperjualbelikan barang subsidi pemerintah,” tulis Erwin.

Ia menjelaskan, dirinya mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil yang menjalankan usaha penjualan BBM di depot.

“Saya kurang tega yang kondisinya mereka juga rakyat yang usaha, rakyat kecil jualan di depot harus di proses hukum,” lanjutnya.

Erwin juga menyinggung kondisi wilayah yang belum memiliki akses SPBU. Menurut dia, sebagian masyarakat masih bergantung pada depot untuk mendapatkan BBM.

“Selain itu, bagaimana dengan daerah yg blm terjangkau SPBU, negara blm hadir utk menyediakan BBM di tempatnya, masih berharap di depot. Oduolo,” tulis Erwin.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari perdebatan di media sosial setelah Erwin sebelumnya menyampaikan kondisi kuota BBM di Gorontalo serta keluhan masyarakat terkait antrean Pertalite.

Video wawancara itu kemudian mendapat beragam respons dari netizen. Sejumlah pengguna media sosial memberikan pandangan berbeda mengenai distribusi BBM bersubsidi, keberadaan depot, hingga pengawasan terhadap penyaluran Pertalite.

Perdebatan tersebut menunjukkan persoalan BBM bersubsidi di Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kuota. Akses masyarakat terhadap SPBU, pola penyaluran, hingga pengawasan di lapangan ikut menjadi perhatian publik.(IG01)